B E R I T A
KETIKA HARI INI MAHASISWA MENGGUGAT
Tanjungpinang. Aksi tutup mulut yang dilakukan oleh Jaringan Informasi Mahasiswa Provinsi Kepulauan Riau (13/2) yang dihadiri puluhan Mahasiswa dari gabungan beberapa universitas dan sekolah tinggi lainnya di Kota Tanjungpinang berjalan lancar. Sebelumnya mereka sempat membagi-bagikan selebaran berupa pernyataan sikap kepada masyarakat yang tengah berhenti di lampu merah yang ada di Jl. Basuki Rahmat.
Setelah melakukan sedikit orasi dan pembagian selebaran, mereka melanjutkan untuk naik ke atas dan ternyata tidak ada penjagaan sama sekali oleh pihak keamanan kantor. Dan sesampainya mereka tepat di depan pintu kantor (yang kemudian di tutup oleh Satpol PP), mereka melakukan aksi tutup mulut dan dua dari mereka melakukan orasi dan membacakan pernyataan sikap di depan SKPD-SKPD yang berada di dalam. Setelah beberapa menit, aksi mulai memanas dikarenakan salah satu aparat keamanan kantor melarang menempelkan surat pernyataan sikap di depan pintu kantor gubernur. Tidak terima akhirnya terjadi aksi dorong-dorongan dan akhirnya di pisahkan untuk tidak terjadi keributan
Setelah suasana agak reda, akhirnya diminta beberapa perwakilan untuk menyampaikan surat kepada Bapak Gubernur H. Muhammad Sani, tetapi massa meminta untuk naik seluruhnya ke atas yang berujung audiensi yang diwakilkan karena berhubung Bapak Gubernur, Wakil Gubernur maupun Sekda sedang tidak ada ditempat.
Mhd. Syukron Hartanto sebagai koordinator lapangan mengajukan beberapa pertanyaan dan tanggapan kepada Bapak Misbardi (Kaban Humas dan Protokol) yang berkapasitas sebagai perwakilan Bapak Gubernur dalam menerima surat dan pernyataan sikap dalam aksi kali ini yang kemudian ditambahkan oleh Bapak Said Haris sebagai moderator dalam kegiatan audiensi.
Dengan tegas Mhd. Syukron Hartanto mempertanyakan beberapa pertanyaan seperti Mengapa saat aksi tadi mereka diterima dengan tidak bersahabat, bukti nyata dari penanggulangan pertambangan, jumlah izin pertambangan oleh Provinsi Kepulauan Riau, dan dana reboisasi pasca tambang. Namun dalam menjawab pertanyaan yang diajukan korlap tersebut tidak dijawab secara pasti oleh Bapak Misbardi dan menjanjikan akan menyediakan bahan-bahan berupa data-data yang diperlukan oleh Jaringan Informasi Mahasiswa Provinsi Kepulauan Riau.
Bahkan Beliau berjanji akan menyurati kabupaten/kota untuk menertibkan pertambangan dalam kurun waktu satu sampai dua hari ini (terhitung dari tanggal audiensi). Dan untuk permasalahan penggunaan sarana negara diluar jam kerja apalagi hari libur. “Apa perlu kami dari mahasiswa khususnya Jaringan Informasi Mahasiswa yang akan menertibkan kalau Bapak tidak bisa bertindak tegas dalam menangani permasalahan ini?” ujar Mhd. Syukron Hartanto, dan berikut pembangunan di dompak juga dipertanyakan dengan tegas oleh Mhd. Syukron Hartanto yang kemudian dijawab pasti oleh Bapak Misbardi bahwa akan dibuat surat perintah dari Gubernur kepada Satpol PP untuk menertibkan penggunaan sarana Negara di luar jam kerja apalagi hari libur. Untuk permasalahan pembangunan di Dompak beliau menyebutkan bahwa waktu pembangunan tersebut uang dibayar sesuai dengan persentase fisik bangunan dan beberapa item yang belum dilakukan belum bisa untuk diaudit.
Diakhir audiensi, Bapak Misbardi memberitahukan setiap sidang pembahasan komisi terbuka dan transparansi yang bisa di hadiri oleh mahasiswa.
“Alhamdulillah, berjalan lancar lebih dari yang ditargetkan, diterima dengan baik walaupun awalnya agak memanas, kami dari Jaringan Informasi Mahasiswa Provinsi Kepulauan Riau akan terus memantau apa yang telah dijanjikan kepada kami. Terima kasih juga kepada kawan-kawan yang sudah mau bergabung hari ini”. Ucap Mhd. Syukron Hartanto di akhir pembicaraan setelah audiensi. Red JIM-Kepri
T A H U K A H A N D A
APA ITU JARINGAN INFORMASI MAHASISWA
Jaringan Informasi Mahasiswa adalah satu-satunya organisasi Mahasiswa yang bergerak di Bidang pencarian dan perluasan Informasi di kalangan mahasiswa dan masyarakat, yang mempunyai AD/ART yang telah di sahkan oleh Akta Notaris Muslim, SH Nomor 6,- tahun 2011.
Awal cerita terbentuknya Jaringan Informasi Mahasiswa itu hanyalah berawal pembicaraan kecil di kedai kopi oleh beberapa mahasiswa dari berbagai semester.
Dari beberapa obrolan akhirnya disepakati akan dibuat Jaringan Informasi Mahasiswa Tingkat Provinsi Kepulauan Riau yang akan dilanjutkan ke meja notaris agar menjadi organisasi sah secara AD/ART dan dilanjutkan ke Kesbangpol Linmas yang menguatkan organisasi ini tidak main-main di dalam penyebaran informasi.
JIM KEPRI begitu biasa sapaan Jaringan Informasi Mahasiswa Provinsi Kepulauan Riau terbentuk pada tanggal 20 Mei 2011 dan kurang lebih 3 (tiga) bulan kami mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan segala kewajiban administrasi tersebut.
Sedikit cerita, anggota yang bergabung saat ini adalah orang-orang yang bisa dibilang mempunyai kekurangan dan kemapuan masing-masing dan itu menyatukan kami layaknya keluarga, setiap anggota punya posisi masing-masing dan bekerja dengan kemampuan mereka masing-masing. Ada seorang demonstran, ada ketua Himpunan Mahasiswa dari Fakultas masing-masing tempat mereka kuliah, ada seorang penulis buku, ada yang idealis bahkan hanya mahasiswa biasa dengan keinginan maju dan bergerak untuk arah yang lebih baik.
Untuk mempermudahkan komunikasi, JARINGAN INFORMASI MAHASISWA PROVINSI KEPULAUAN RIAU membuka Grup di Facebook silahkan kunjungi JIM KEPRI, follow twitter kami di @Jimkepri dan kami juga akan mengepost berita melalui blog JimKepri.blogspot.com baik itu per hari, per minggu atau per bulannya karena selain melalui media elektronik diatas kami juga mengeluarkan media cetak yang bernama "MEDIA JARINGAN INFORMASI MAHASISWA" yang terbit tiap bulannya. Saat ini kami sudah mengeluarkan 5 (lima) edisi, mulai dari edisi I bulan Oktober, edisi II bulan November, edisi III bulan Desember, edisi IV bulan Januari dan edisi V bulan Februari
Selamat bergabung di KELUARGA BESAR JARINGAN INFORMASI MAHASISWA PROVINSI KEPULAUAN RIAU, kami siap menampung segala bentuk aspirasi anda, HIDUP MAHASISWA , HIDUP MASYARAKAT HIDUP KEADILAN RAKYAT INDONESIA !!!!!
REFORMASI ADMINISTRASI
Semua
kegiatan-kegiatan dalam organisasi baik itu organiasi pemerintah atau swasta,
orientasi pemikirannya dan pelaksanaanya selalu dikaitkan dengan efisiensi dan
efektivitas, artinya bagaimana agar kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan
dengan baik tanpa terjadi pemborosan. Begitu pula halnya dalam penyusunan
sistem, prosedur kerja, beserta teknis pelaksanaanya hendaknya berlandaskan
pada efisiensi dan efektivitas.
Efektivitas
mengandung arti terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki. Jadi, perbuatan
seseorang yang efektif ialah perbuatan yang menimbulkan akibat sebagaimana
dikehendaki oleh orang itu. Setiap pekerjaan yang efisien tentu berarti juga
efektif, karena dilihat dari segi usaha, hasil yang dikehendaki telah tercapai
dan bahkan dengan penggunaan unsur yang minimal. (The Liang Gie dalam Syamsi
2007: 2).
Suatu
institusi pemerintah yang berhasil diukur dengan melihat seberapa jauh
institusi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal
ini menyangkut tingkat efektivitas kerja pada institusi tersebut. Berikut ini
pengertian dari efektivitas menurut para ahli.
Menurut
Emerson (dalam Hasibuan 2005: 242) efektivitas adalah pengukuran dalam arti
tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
Siswanto
(2007: 55) dalam bukunya pengantar manajemen mengemukankan bahwa efektivitas
berarti menjalankan pekerjaan yang benar. Efektivitas berarti kemampuan untuk
memilih sasaran yang tepat. Manajer yang efektif adalah manajer yang memilih
pekerjaan yang benar untuk dijalankan.
Sedangkan
menurut Miller (dalam Tangkilisan 2007: 138) mengemukakan bahwa:
“Effectiveness be define as the degree to which a social system achieve
its goal. Effectiveness must be distinguished from efficiency. Efficiency is
mainly concerned with goal attainments”.
Efektivitas
dimaksud sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya.
Efektivitas ini harus dibedakan dengan efisiensi. Efisiensi terutama mengandung
pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara
langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan.)
Dari beberapa
pendapat tersebut diatas, dapat kita simpulkan bahwa efektivitas menyangkut
seberapa jauh keberhasilan yang telah dicapai dalam suatu organisasi dalam
mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas dan efisiensi
tentunya berbeda, dimana efektivitas menekankan pada pencapaian tujuan
(berhasil guna) sedangkan efisiensi menekankan kepada penggunaan sumber daya
yang ada (berdaya guna).
Ukuran Efektivitas
Ukuran dalam
sebuah efektivitas kerja dapat dilihat pada semua bidang kegiatan maupun
kemampuan seorang pegawai dalam sebuah organisasi pada proses pencapaian
tujuan. Untuk lebih jelasnya, berikut ini kriteria dalam pengukuran
efektivitas.
Steers (dalam
Tangkilisan 2007: 140) lima kriteria dalam pengukuran efektivitas organisasi,
yaitu:
1.
Produktivitas;
2.
Kemampuan adaptasi atau fleksibilitas;
3.
Kepuasan kerja;
4.
Kemampuan berlaba; dan
5.
Pencarian sumber daya.
Sementara
Gibson (dalam Tangkilisan 2007: 140) mengatakan bahwa efektivitas organisasi
dapat pula diukur sebagai berikut:
1.
Kejelasan tujuan yang hendak dicapai;
2.
Kejelasan strategi pencapaian tujuan;
3.
Proses analisa dan perumusan kebijaksanaan yang
mantap;
4.
Perencanaan yang matang;
5.
Penyusunan program yang tepat;
6.
Tersedianya sarana dan prasarana; dan
7.
Sistem pangawasan dan pengendalian yang bersifat
mendidik.
Dari pendapat
diatas, ukuran dalam menentukan tingkat efektivitas kerja meliputi semua bidang
kegiatan, dari produktivitas sampai dengan pencarian sumber dana. Dengan
demikian diharapkan semua tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai
sebagaimana mestinya.
Perubahan
administrasi yang menggambarkan perbaikan dalam praktek administrasi,
organisasi, prosedur, dan proses. Artinya setiap perubahan prosedur dapat
dikategorikan sebagai reformasi administrasi.
Perbedaan
Perubahan dan Reformasi (Caiden) adalah:
·
Perubahan adalah proses penyesuaian diri
terhadap kondisi yang berfluktuasi
·
Reformasi adalah kekuatan yang dilahirkan untuk
melakukan tranformasi administrasi dan melawan kemandegan;
artinya ketikan proses
penyesuaian diri tidak jalan maka diperlukan reformasi administrasi
Persoalannya
sekarang adalah mungkinkah para administror publik dapat menjadi tulang
punggung bagi proses demokratisasi? Jawaban empirik terhadap pertanyaan
tersebut mempunyai dua versi. Dalam satu situasi, peran para administrator
publik dalam menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan demokratisasi
cukup signifikan. Di Taiwan, misalnya, seperti juga di beberapa negara sedang
berkembang lain, pemerintah berurusan dengan masalah dilematis bagaimana
merekonsiliasi pertentangan antara budaya tradisional, kultur demokrasi baru
dan industrialisasi sebagai usaha negara membangun ekonomi. Untuk menghadapi
persoalan tersebut, para ahli administrasi publik membantu para pengambil
keputusan di Taiwan untuk menyelesaikan reformasi administratif yang kompleks
dengan menggunakan pendekatan perencanaan strategis (Sun dan Gargan, 1996).
Mengenai peran
administrasi publik tersebut, O’Toole (1997) membuat kesimpulan bahwa
administrasi publik yang berkembang saat ini sangat mendukung proses
demokratisasi, karena sudah tidak terlalu hirarkis dan parokial, tetapi lebih
mirip sebuah jaringan (network). Kecenderungan ini mempunyai implikasi yang
sangat penting dan positif terhadap perkembangan demokrasi, termasuk
tanggungjawab yang berubah terhadap kepentingan publik; terhadap pemenuhan
prefrensi publik, dan terhadap perluasan liberalisasi politik, kewargaan, dan
tingkat kepercayaan publik. Administrasi publik yang berbentuk jaringan dapat
mengatasi hambatan menuju pengelolaan yang demokratik, dan dapat membuka
kemungkinan untuk memperkuat pemerintahan yang bergantung kepada nilai-nilai
dan tindakan-tindakan administrasi publik. Hal tersebut dikemukakan O’Toole
dalam rangka mengenang Dwight Waldo yang juga pernah mengemukakan, bahwa jika
administrasi adalah inti dari pemerintahan, maka teori demokrasi harus pula
mencakup administrasi.
Dalam situasi
lain, administrator publik tidak dapat diharapkan menjadi katalisator proses
demokratisasi. Di negara-negara Afrika sub-sahara, seperti juga di tempat lain,
ketika rezim militer menguasai pemerintahan, mereka memerintah dengan komando;
melarang partai-partai politik, membekukan konstitusi, dan melumpuhkan
lembaga-lembaga legislatif. Sebagai akibatnya, tidak ada saluran institusi
politik bagi warganegara pada proses pengambilan keputusan. Penguasa militer
biasanya memperoleh input bagi proses perumusan dan pengambilan keputusan
dengan cara mengangkat elit politik sipil. Hal tersebut dilakukan sebagai
respons terhadap tuntutan transisi kepada pihak sipil dan sebagai teknik
politik untuk melakukan proses sipilisasi rezim militer. Pengalaman empirik
menunjukkan, bahwa keterlibatan sipil dalam rejim militer merupakan prediktor
bahwa rezim tersebut akan mengikuti aturan-aturan militer dan bukan sebaliknya.
Dalam konteks inilah administrasi publik tidak kondusif bagi proses
kristalisasi demokrasi, tetapi malah sebaliknya, dapat menjadi katalisator bagi
pelanggengan pemerintahan lama yang otoriter. Dalam banyak hal, reformasi
politik yang bergulir sampai saat ini, sekali lagi tampak berada dalam jalur
yang benar. Yang dibutuhkan adalah kesabaran untuk bertahan dan konsistensi
untuk melakukan langkah-langkah sistematik yang diperlukan. Proses
demokratisasi di Indonesia tidak hanya diuji melalui pemilihan presiden secara
langsung, namun terutama ditantang untuk mampu keluar dari berbagai masalah
agar dapat memenangkan pertarungan dengan bangsa-bangsa lain.
Dari apa yang
telah dikemukakan di atas, administrasi publik dapat menempati tempat di
jantung gerakan demokratisasi politik, asal memenuhi paling tidak tiga
persyaratan. Pertama, mampu melakukan perencanaan strategis yang menyeluruh
seperti yang dilakukan di Taiwan seperti yang dikemukakan Sun dan Gargan.
Kedua, mempunyai struktur organisasi yang tidak terlalu hirarkis dan parokial
seperti yang dikemukakan O’Toole. Ketiga, membebaskan diri dari pendekatan dan
kultur militeristik dalam melakukan pelayanan publik. Mengenai perencanaan
strategis, Indonesia mempunyai pengalaman dan institusi perencanaan seperti Bappenas
di tingkat pusat, dan Bappeda di tingkat daerah. Yang diperlukan adalah
revitalisasi dan reposisi fungsi-fungsi institusional yang disesuaikan dengan
konteks demokrasi yang dikehendaki. Mekanisme perencanaan bottom-up dapat terus
dijalankan bukan sekedar basa-basi atau mencari legitimasi. Untuk dua syarat
yang terakhir, struktur dan kultur birokrasi, masih membutuhkan kesabaran dan
ketekunan untuk melakukan perubahan secara inkremental untuk mengurangi (jika
tidak dapat menghindari) biaya sosial, politik, dan ekonomi yang tinggi. Dalam
kaitan dengan ini, pembicaraan mengenai isu reformasi administrasi tetap
memiliki relevansi.
KEDEWASAAN BERORGANISASI
Didalam
berorganisasi pasti dan hampir tidak ada satupun anggota yang sifat maupun
sikapnya sama, terkadang yang sama hanyalah pemikiran yang mengandung satu visi
maupun misi yang ingin dicapai, justru itu yang membuat kita suka melupakan
sifat/sikap yang seharusnya ditanamkan di dalam organisasi. Dibutuhkan
kedewasaan di dalam berorganisasi bukan dengan cara menerapkan berdasarkan usia
namun lebih mengarah kepada seseorang dalam menyikapi masalah maupun lawan, dan
itu merupakan kunci sukses sebuah organisasi tentunya dibarengi dengan
etika-etika di dalam organisasi dan kaderisasi yang berjalan.
Pada dasarnya,
sikap dan sifat dasar yang dibutuhkan dalam organisasi sangatlah relatif.
tergantung dari apa jenis organisasi, tujuan, tradisi dalam organisasi,
kapasitas orang didalam organisasi, dan lainnya.
Namun, secara
garis besar, beberapa hal berikut berlaku secara umum dikebanyakan organisasi.
Organisasi komersial ataupun non komersial. Organisasi pemerintah, maupun
organisasi non pemerintah.
Apa saja? mari kita lihat :
1. Kejujuran
Kata pepatah
lama : Kejujuran adalah mata uang yang berlaku dimana-mana. Di organisasi juga
tentunya. Jujur dalam berorganisasi misalnya jujur saat mengemukakan pendapat,
laporan, jujur masalah uang, jujur dalam menilai kinerja, dan lain-lain.
Jujur
berkaitan dengan masalah moralitas, realita, dan fakta. Maka, masalah kejujuran
pada dasarnya berangkat dari hati nurani seseorang. Tidak jarang, banyak oknum
dalam organisasi berbuat dan berkata tidak jujur untuk menutupi sesuatu.
Misalkan,
seorang auditor sedang mengaudit keuangan sebuah perusahaan. Dalam penyelidikan
dia menemukan banyak kejanggalan dan kecurangan. Namun karena diimingi uang,
atau mungkin karena mendapat ancaman dari perusahaan yang bersangkutan,
akhirnya dia memanipulasi data penyelidikan.
Atas
kepentingan tertentu dalam organisasi, terkadang kita dipaksa oleh keadaan
untuk berbuat tidak jujur. Kadang ada kesempatan mendapatkan keuntungan dari
ketidakjujuran yang kita buat. Kadang kita terpaksa berbuat tidak jujur karena
alasan-alasan tertentu yang menurut kita baik.
Banyak orang
melakukan pembenaran dengan mengatakan atau berpegang pada istilah “bohong
untuk kebaikan itu tak masalah” sehingga dengan mudah mereka berbuat atau
berkata tidak jujur.
Dalam sebuah
sumber agama tertentu, disebutkan “Katakanlah yang sebenarnya, walaupun itu
pahit bagimu“. Disini kita melihat apakah sebenarnya memang dibenarkan adanya
“bohong untuk kebaikan?” padahal sebenarnya bohong itu sendiri adalah hal yang
buruk.
Namun, dalam
kondisi tertentu memang efek dari kejujuran bisa lebih pahit daripada jika kita
berbohong. Disinilah kita dituntut berani mengemukakan kebenaran dengan jujur
2. Loyalitas
Loyalitas
mengacu pada kesetiaan pada organisasi, kerelaan berkorban untuk organisasi,
dan hal-hal lain yang sifatnya herois. Loyalitas akan menggerakkan motor-motor
organisasi untuk tetap bekerja meski dalam kondisi yang tidak menguntungkan,
kondisi kekurangan, atau kondisi-kondisi buruk lainnya.
Pada
kasus-kasus tertentu, suatu organisasi dapat bertahan karena memiliki
anggota-anggota yan loyal. Padahal, secara program organisasi tersebut bisa
dikatakan tidak bergerak sama sekali
Ada banyak hal
yang membuat orang menjadi loyal pada sebuah organisasi. Kebanyakan orang
menjadi loyal karena telah memahami seluk beluk organisasi itu, masalah,
tantangan yang dihadapi organisasi dalam kaitannya dengan tujuan organisasi
itu, atau karena telah lama berorganisasi disitu.
Anggota yang
loyal, ibarat seorang pejuang yang rela tetap semangat berperang dalam kondisi
perut lapar, amunisi dan senjata kurang, walaupun pasukan diambang kekalahan.
Salah satu
contoh loyalitas yang cukup sempurna diperlihatkan dalam sebuah film epik
berjudul “300 (three hundred)” yang mengisahkan peperangan antara pasukan
perang Sparta (Yunani) dibawah pimpinan Leonidas melawan pasukan Persia dibawah
pimpinan Xerxes.
3. Komitmen dan tanggungjawab
Jika loyalitas
berkerabat dengan kesetiaan, maka komitmen dan tanggungjawab tidak demikian.
Komitmen dan tanggungjawab lebih mengarah pada kesepakatan atau janji yang
telah dibuat.
Lebih dalam
lagi, komitmen dan tanggungjawab dapat diartikan “memegang teguh amanat,
kesepakatan, janji, tugas yang telah
dibuat atau diterima (diucapkan ataupun dituliskan) dan menyelesaikannya dengan
bersungguh-sungguh dengan semaksimal mungkin (mengerahkan kemampuan maksimal
untuk mencapai tujuan atau tugas tersebut)”.
Tanpa
loyalitas sekalipun orang dapat berkomitmen dan bertanggung jawab. Bahkan tanpa
ikatan emosional dengan organisasi tersebut sekalipun. Namun pada umumnya,
komitmen dan tanggungjawab yang kuat tercipta dari hubungan internal,
emosional, dan kekeluargaan yang kuat, meski tidak selalu akur
Kesepakatan
yang dimaksud dapat berupa kesepakatan dari diri sendiri dengan diri sendiri,
kesepakatan antar individu, ataupun kesepakatan antar lembaga/organisasi
Kesepakatan
dari diri sendiri pada diri sendiri mengacu pada pertentangan pribadi (batin)
seseorang. Dimana biasanya selalu ada pro dan kontra didalam diri seseorang
atau suatu yang dipikirkan atau akan dilakukan, lalu terjadi kesepakatan damai
dan memunculkan komitmen serta batasan-batasannya (atau tidak terbatas sama
sekali). Dari komitmen ini kemudian lahirlah tanggungjawab untuk mewujudkan
komitmen tersebut. Kesepakatan antar individu maupun antar lembaga adalah
kesepakatan atara satu pihak dengan lainnya. Baik dikemukakan secara tertulis
maupun lisan. Namun dewasa ini, kebanyakan kesepakatan yang dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum adalah kesepakatan tertulis.
4. Kekeluargaan dan rasa saling memiliki
Kekeluargaan atas suatu organisasi berawal dari rasa
nyaman yang ditimbulkan didalam internal organisasi tersebut. Kemudian
muncullah rasa memiliki. Kekeluargaan dan rasa memiliki ini merupakan proses
sebab akibat yang sangat erat. Keduanya saling mempengaruhi.
Keduanya
berakibat pada rasa nyaman antar anggota didalam organisasi tersebut, dan
akhirnya mempengaruhi pula ikatan emosional, kinerja, dan lain-lain. Jika
seorang anggota organisasi telah merasa memiliki atas suatu organisasi, maka
dia takkan segan berbuat banyak untuk organisasinya, bahkan tanpa pamrih. Hal
ini mungkin karena anggota tersebut melakukannya atas dasar pengabdian, bukan
sekedar tugas atau mengerjakan program
Pada umumnya
kekeluargaan dan rasa memiliki ini tercipta karena intensitas interaksi dan
komunikasi yang banyak. Sesama anggota sering bertemu, berdiskusi,
bersenang-senang, berkegiatan, berbagi suka duka, lama kelamaan akan
terpupuklah kekeluargaan dan rasa memiliki yang kuat
Kekeluargaan
dan rasa memiliki dikalangan anggota organisasi memungkinkan munculnya
kecintaan pada organisasi tersebut. Bisa dibayangkan, jika seseorang sudah
cinta, maka apa saja mungkin dia lakukan, bahkan dengan dasar dan alasan yang
tidak rasional sekalipun
Namun, sifat
kekeluargaan dan rasa memiliki ini bisa muncul setelah seseorang masuk dalam
organisasi dan / atau berpartisipasi didalamnya. Banyak juga non anggota yang
berpartisipasi aktif dalam sebuah organisasi. Mereka-mereka ini sering disebut
“Simpatisan” atau orang yang bersimpati.
5. Kemauan untuk berkembang
Hal ini sangat
penting, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi organisasi yang
bersangkutan. Dunia sangat dinamis,
begitu juga dengan manusia. Selalu terjadi perubahan baik cepat ataupun lambat.
Baik itu perubahan pola, prinsip, cara, dan lain-lain
Kemauan untuk
berkembang menunjukkan keterbukaan pada hal-hal baru yang masih asing. Hal ini
juga menunjukkan bahwa dalam diri seorang anggota itu atau organisasi itu, ada
keinginan untuk selalu meningkatkan kualitasnya, sehingga yang dihasilkan
organisasipun meningkat baik kualitas ataupun kuantitasnya,
Hampir semua
organisasi membutuhkan anggota yang punya sifat ini. Namun, terkadang ada juga
organisasi tertentu, entah disadari atau tidak, atau memang disengaja, membiarkan
anggotanya atau organisasinya tetap statis/monoton. Tentu setiap organisasi
punya tujuannya sendiri-sendiri. Efeknya pada organisasi sangat signifikan,
dengan memiliki anggota organisasi atau organisasi yang mau berkembang,
organisasi tersebut berpotensi untuk bertahan lama, berjalan beriringan dengan
jaman, selalu sesuai dengan kebutuhan, atau bahkan melampaui capaian pada
jamannya.
6. Cara berkomunikasi yang efektif dan efesien
Disadari atau
tidak, komunikasi yang efektif dan efisien ini menjadi kunci kesuksesan di
hampir semua aspek dalam organisasi. Seorang teknisi ingin menjelaskan
alat-alat dan gunanya pada saat presentasi di masyarakat, dengan apa? Tentu
dengan komunikasi yang baik dan pas. Seorang manajer ingin menjelaskan
rencana-rencananya, dengan apa? Diam? Tak mungkin. Tentu dengan komunikasi.
Seringkali terjadi, yang membuat suatu produk tidak laku dimasyarakat bukan
karena produk itu jelek, tetapi karena penyampaiannya pada masyarakat yang tak
efektif dan efisien.
Sering kali
dalam organisasi, kita menjelaskan panjang lebar tentang konsep yang kita buat,
tetapi ditolak oleh segenap hadirin. Mengapa? Ternyata karena penyampaian kita
tidak ditangkap atau dimengerti secara maksimal oleh pendengar.
Ironis bukan,
rencana yang telah kita buat secara sangat matang dalam hal teknis, malah gagal
atau ditolak karena kita tidak mampu menyampaikannya pada resipien (penerima
informasi)?
Pada umumnya
anggota-anggota organisasi yang telah mapan dan dewasa mengetahui betapa
pentingnya beberapa hal diatas dalam sebuah organisasi. Organisasi besar
biasanya punya tradisi khusus untuk terus menyampaikan/mentransformasikan
hal-hal penting di organisasinya kepada anggota-anggota baru.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar